Banyak negara yang awalnya mendukung Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, tapi berbalik setelah Israel melancarkan gempuran udara besar-besaran dan serangan darat di Gaza untuk memerangi Hamas.
Di sisi lain, sejumlah negara nampaknya sudah memantapkan posisi mereka walau pertikaian terus memakan korban sipil.
Saat ini kedua kubu tengah berdebat mengenai gencatan senjata.
Pada 27 Oktober, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan “gencatan senjata untuk kemanusian segera, bertahan lama, dan berkelanjutan” antara pasukan Israel dan milisi Hamas.
Resolusi tidak mengikat yang diajukan oleh Yordania telah disepakati dengan rincian 120 suara setuju, 14 menentang, dan 45 abstain.
Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, menyebut resolusi PBB itu “tercela”. Adapun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak seruan gencatan senjata, dengan alasan bahwa menghentikan operasi saat ini berarti “menyerah” kepada Hamas.
Sejak saat itu, beberapa negara telah meningkatkan kritik mereka terhadap Israel. Beberapa negara lainnya bahkan telah memanggil pulang duta besar atau memutuskan hubungan diplomatik.
Amerika Serikat, yang memberikan suara menentang resolusi gencatan senjata, telah melunakkan posisinya melalui Presiden Joe Biden yang menyerukan “jeda” dalam pertempuran.
Negara-negara Barat
Blinken and NetanyahuSUMBER GAMBAR,GETTY IMAGES
Keterangan gambar,
Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, berkunjung ke Tel Aviv dan bertemu dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mendorong jeda kemanusiaan dalam pertikaian Israel dan Hamas.
Pernyataan awal Presiden AS Joe Biden setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu menegaskan bahwa Washington mendukung Israel dan akan memastikan bahwa “Israel akan memiliki apa yang dibutuhkan untuk melindungi warganya”.
Namun, dalam sebuah acara kampanye pada tanggal 2 November, Presiden Biden menyerukan jeda dalam pertikaian tersebut setelah seorang pengunjuk rasa yang mendesak gencatan senjata menghadangnya.
Keesokan harinya, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken melakukan kunjungan kedua ke Tel Aviv untuk mendorong jeda kemanusiaan sekaligus membahas langkah-langkah konkret untuk meminimalisir kerugian bagi warga sipil di Gaza.
Gedung Putih kemudian mengatakan, setiap jeda dalam pertempuran harus bersifat sementara dan terlokalisasi. Gedung Putih menolak seruan dari negara-negara Arab dan negara-negara lain untuk melakukan gencatan senjata secara menyeluruh dalam perang tersebut.
A protest march in central LondonSUMBER GAMBAR,GETTY IMAGES
Keterangan gambar,
Sepuluh ribu orang berkumpul di London dalam beberapa pekan terakhir. Mereka menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Perdana Menteri Kanada dan Inggris juga memberi dukungan terhadap “hak Israel mempertahankan diri” dalam reaksi awal terhadap konflik tersebut. Namun, kedua negara tersebut abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
Puluhan ribu pengunjuk rasa pro-Palestina berunjuk rasa di pusat kota London dalam beberapa pekan terakhir, menuntut gencatan senjata dalam pertikaian Israel-Hamas.
Uni Eropa mengutuk “dengan sekeras-kerasnya serangan yang dilakukan oleh Hamas”, dan menekankan solidaritas terhadap Israel. Namun berbagai anggota Uni Eropa mengungkapkan perbedaan pendapat mengenai gencatan senjata.
Jerman dan Italia, yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, abstain dalam pemungutan suara di PBB. Negara-negara lain seperti Spanyol dan Prancis memberikan suara setuju.
“Di Gaza, harus dibedakan antara Hamas dan penduduk sipil,” tulis Macron di akun media sosial X, yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter.
“Gencatan senjata kemanusiaan diperlukan untuk melindungi mereka yang paling rentan dan memungkinkan tindakan yang lebih tepat sasaran terhadap para teroris.”
Two children in a scene of destruction in GazaSUMBER GAMBAR,GETTY IMAGES
Keterangan gambar,
Di Gaza, kondisi kemanusian makin memburuk menyusul makanan, bensin, air, dan obat-obatan yang mulai habis.
Timur Tengah
Sebagian besar negara Timur Tengah memberikan suara mendukung resolusi PBB, dan banyak yang mengecam keras operasi militer Israel.
Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang menormalkan hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham, pada awalnya mengutuk serangan Hamas.
Namun, pekan lalu Bahrain menarik duta besarnya dari Israel, lalu duta besar Israel di Manama meninggalkan negara tersebut.
Yordania juga menarik pulang duta besarnya di Israel, dan menuduhnya telah menciptakan “bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Lebih jauh tentang konflik Israel dan Hamas:
Perkembangan terbaru konflik Israel-Palestina
Siapa Hamas dan bagaimana kiprahnya?
Sejarah konflik berkepanjangan Israel-Palestina
Sejarah Jalur Gaza, ‘penjara terbuka paling besar di dunia’
Arab Saudi – yang telah berdialog selama berbulan-bulan dengan Israel mengenai kemungkinan kesepakatan normalisasi, di luar dari Perjanjian Abraham – menyerukan agar kekerasan segera diakhiri. Mereka tidak secara eksplisit mengecam Hamas.
Pada tanggal 26 Oktober, para menteri luar negeri dari Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, Mesir, dan Maroko mengutuk “penargetan warga sipil dan pelanggaran hukum internasional di Gaza”.
Pernyataan bersama mereka mengatakan bahwa hak untuk membela diri tidak membenarkan pelanggaran hukum dan pengabaian hak-hak warga Palestina.
Pekan lalu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk memutuskan hubungan ekonomi dengan Israel, dan menghentikan ekspor minyak dan makanan ke Israel.
Khamenei dan Presiden Iran, Ebrahim Raisi sama-sama mengucapkan selamat kepada Hamas setelah serangan mereka terhadap Israel Mereka juga memuji para militan atas “keberanian, kegigihan, keberanian, perlawanan, dan inisiatif mereka”. Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, – yang pada awalnya mencoba untuk menjadi penengah dalam perang ini – makin mengeraskan suaranya setelah ledakan di rumah sakit Al-Ahli Arab pada tanggal 17 Oktober.
Ada beberapa dugaan saling tuduh mengenai penyebab ledakan dahsyat tersebut yang menyebabkan setidaknya 500 orang tewas – menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Jalur Gaza.