Pose 2 Jari dari Mobil Kepresidenan Kembali Dilaporkan ke Bawaslu

Pose 2 Jari dari Mobil Kepresidenan Kembali Dilaporkan ke Bawaslu
Pose 2 Jari dari Mobil Kepresidenan Kembali Dilaporkan ke Bawaslu

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten (AMPB) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Mereka memberikan laporkan atas dugaan pelanggaran pemilu terkait pose 2 jari dari mobil kepresidenan, beberapa waktu lalu.Koordinator AMPB Shandi Martha Praja menjelaskan, dalam Pasal 10 UU Pemilu jelas mengatur Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden membentuk Pelaksana Kampanye. Sementara Jokowi tidak termasuk sebagai Tim Pemenangan Nasional Prabowo Gibran yang terdaftar di KPU.

Dengan menggunakan fasilitas negara berupa Mobil Kepresidenan dan iring-iringan Kepresidenan menunjukkan Pak Presiden Joko Widodo bukanlah Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran adalah Pelanggaran Pidana Undang-Undang Pemilu, mengingat sampai hari ini 31 Januari Jokowi belum mengajukan cuti untuk melakukan kampanye,”ujarnya.

Dikatakannya, UU Pemilu pada Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyebutkan bahwa kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi sejumlah ketentuan.

“Seperti, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

“Juga menjalani cuti di luar tanggungan negara; Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Shandi merincikan.

Oleh karenanya, lanjut dia, AMPB meminta Bawaslu RI untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Jokowi.

“Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 547 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan, atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta dalam masa kampanye,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud (Jarnas Gamki Gama) melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bawaslu RI buntut aksi pose dua jari di dalam mobil kepresidenan yang sempat viral di media sosial

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *